Denmark sebut Indonesia mampu jadi pemimpin energi hijau di Asia Tenggara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Ilustrasi praktik energi hijau (yardi husaini/flickr)

Energi hijau sedang menjadi salah satu gerakan perubahan yang banyak dilakukan sejumlah negara untuk menekan laju krisis iklim. Tidak secara mandiri, upayanya dilakukan secara bersama-sama di antara sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Yang menarik, kemampuan dan potensi Indonesia untuk menjadi negara yang melancarkan gerakan energi hijau rupanya diakui negara lain, salah satunya Denmark.

Bahkan secara terang-terangan, Denmark menilai Indonesia sebenarnya mampu untuk memimpin gerakan dan perubahan energi hijau di kawasan Asia Tenggara. Apa yang membuat Denmark menilai demikian?

1. Denmark akui SDA Indonesia

Flemming Moller Mortensen, selaku Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark (Antara)

Pengakuan Denmark secara jelas terungkap dalam salah satu side event G20, yakni dalam pertemuan G20 Development Ministerial Meeting (DMM) 2022 Side Event. Acara tersebut bertajuk The Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap yang berlangsung di Belitung, pada Rabu (7/9/2022).

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Flemming Moller Mortensen, selaku Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Denmark.

Bukan tanpa alasan, ucapan Flemming rupanya berdasar pada pandangannya mengenai sumber daya alam (SDA) melimpah, yang dimiliki Indonesia.

  Mengenal seluk-beluk biofuel, dari jenis sampai bukti pemanfaatan

“Ketika kita melihat ke Indonesia, kita melihat sumber daya alam yang melimpah untuk transisi energi. Indonesia bisa menjadi pemimpin hijau untuk kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Menurut Flemming, bermodalkan kekayaan SDA yang ada, jika Indonesia ingin mewujudkan target tersebut, negara ini harus mampu menarik investasi dari pihak swasta. Dalam kesempatan yang sama, Flemming juga menyampaikan tiga poin utama yang perlu diterapkan untuk melakukan percepatan transisi energi.

Adapun tiga poin yang dimaksud adalah transisi hijau yang adil dan merata, kemitraan antara publik dan swasta yang kuat, dan terakhir kolaborasi regional dan multilateral yang kuat.

2. Partner negara yang rajin komitmen energi hijau

Kerja sama bilateral energi hijau Denmark dan Indonesia (Kementerian ESDM)

Bukan hal yang terlalu baru, sebenarnya Denmark selama ini memang menjadi negara yang dikenal getol mendekati Indonesia dalam program energi hijau.

Denmark tercatat sudah menjadi partner bilateral Indonesia dalam hal energi bersih/hijau lewat beberapa program. Dua program yang dimaksud di antaranya Indonesia-Denmark Partnership Program (INDODEPP) dan Sustainable Island Initiatives (SII).

  Benarkah semua Istana Kepresidenan RI sudah pakai energi hijau?

Lebih dari itu, beberapa perusahaan energi Denmark juga banyak yang melakukan penjajakan investasi di Indonesia. Sejumlah investasi energi hijau yag dimaksud di antaranya dilakukan oleh Copenhagen Infrasrukture Partners dengan nilai 700 juta dolar AS, Vestas dengan nilai 400 juta dolar AS, dan Howden sebesar 40 juta dolar AS.

Ketiga perusahaan di atas adalah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin/bayu. (PLTB).

3. Evaluasi energi hijau Indonesia dari Denmark

Lebih detail, kerja sama yang dilakukan antara Denmark dan Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 3 program.

Pertama, Denmark mengevaluasi mengenai kelayakan Indonesia’s Renewable Energy Pipeline, yang menjadi target 23 persen EBT Indonesia di tahun 2025. Berdasarkan hasil riset pihak Denmark, target tersebut kemungkinan bisa terealisasi dan dijangkau oleh sektor ketenagalistrikan.

Kedua, riset mengenai studi pra-kelayakan EBT atau pre-feasibility studies for Renewable Energy di dua provinsi yakni Sulawesi Utara dan Riau. Hasilnya, disimpulkan bahwa terdapat peluang bisnis dan kerja sama antara Indonesia dan Denmark untuk pengembangan EBT di kedua provinsi tersebut.

  3 manfaat jika transisi EBT segera dilakukan secara masif

Terakhir, adalah kerja sama antara Denmark dengan Pemerintah Provinsi NTB berupa dukungan dana, untuk mengejar target net-zero emisi pada tahun 2050. Yang mana target tersebut akan dicapai dengan skema 60 persen pangsa EBT di Lombok Grid pada tahun 2030, dan baru mencapai  100 persen share EBT di NTB Grid pada tahun 2040.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya