Dilema pemanfaatan sawit, antara energi alternatif atau kebutuhan pangan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Sawit header (Wendra Wizar/Flickr)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bisa dibilang sedang ada di masa menuju berjaya berkat ditemukannya potensi besar di bidang transisi energi, yakni mengenai pemanfaatan sawit menjadi alternatif energi bersih untuk bahan bakar kendaraan saat diubah menjadi biodiesel.

Sedikit kembali mengingatkan, hal tersebut sempat menjadi angin segar dan kabar gembira karena selama ini komoditas sawit Indonesia sendiri ‘dijegal’ untuk dipasarkan ke negara-negara Eropa, gegara anggapan dampak kerusakan lingkungan dalam pengelolaan perkebunannya.

Memiliki mimpi untuk menciptakan sendiri kemandirian di bidang energi, pemerintah dan berbagai pihak akhirnya berbondong-bondong mengolah sebanyak-banyaknya komoditas sawit yang ada menjadi biodiesel.

Menghadapi situasi tak terduga di tahun 2022 ini, keputusan untuk mengalokasikan lebih banyak komoditas minyak sawit mentah (CPO) untuk menjadi energi alternatif, rupanya berdampak terhadap masalah kelangkaan komoditas pangan utama yang ramai terjadi bahkan sejak akhir tahun 2021 lalu.

1. Krisis minyak goreng

Ilustrasi minyak goreng (Johan Dika/Flickr)

Menjadi salah satu produk turunan utama dari CPO, semua pihak paham betul bagaimana minyak goreng masih menjadi komoditas pangan utama yang dibutuhkan berbagai kalangan terutama bagi sektor rumah tangga.

  Kejar target energi bersih, kenapa pemasangan PLTS atap dibatasi?

Sayangnya, seperti yang kita tahu sampai saat ini Indonesia sedang ada di kondisi krisis dan kelangkaan minyak goreng yang dialami secara merata, hampir di semua wilayah tanpa terkecuali.

Jika menelusuri awal mulanya, kondisi melonjaknya harga minyak goreng mulai terjadi sejak bulan November 2021 di mana saat itu harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Padahal, harga awalnya hanya sekitar Rp14.000, adapun harga Rp28.000 adalah banderol untuk kemasan 2 liter.

Sejak saat itu, Menteri Perdagangan turun tangan dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng harus kembali ke harga semula yakni Rp14.000 untuk kemasan 1 liter, tapi tragis kondisi tersebut justru malah membuat keberadaan minyak goreng menjadi langka dan sulit ditemui di pasaran, bahkan memunculkan situasi perebutan di beberapa daerah.

2. CPO  lebih banyak dialokasi untuk biodiesel

Pengolahan biodiesel di ITB (itb.ac.id)

Di saat bersamaan ditemukan fakta lain yang mulai terungkap ke publik, yaitu saat harga minyak goreng pertama kali naik di bulan November 2021, di bulan yang sama ternyata alokasi CPO untuk biodiesel mulai ditingkatkan dan lebih tinggi dibanding CPO untuk kebutuhan pangan seperti minyak goreng.

  Mengenal co-firing, benarkah solusi tepat untuk hadapi perubahan iklim?

Hal tersebut diungkap oleh Mukti Sardjono, selaku Direktur Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI).

“Konsumsi minyak sawit untuk biodiesel yang melampaui untuk pangan telah terjadi sejak November 2021,” ujar Mukti, mengutip Sindonews.com.

Membahas pembagiannya lebih detail, dijelaskan jika pada Januari 2021 konsumsi CPO untuk pengolahan biodiesel mencapai 448 ribu ton, namun jumlah tersebut melonjak menjadi 732 ribu ton per Januari 2022.

Kebalikannya, pada periode Januari 2021 konsumsi CPO untuk produk pangan tercatat berada di angka 763 ton, namun pada Januari 2022 jumlahnya menurun menjadi 591 ribu ton.

3. DMO jadi solusi

Skema DMO sawit dan minyak goreng (tangkapan layar YouTube Kemendag)

Entah karena tidak memperhitungkan potensi terjadinya kelangkaan minyak goreng, atau memang karena diperburuk dengan klaim kondisi penurunan panen sawit pada semester kedua 2021, Pemerintah jelas harus mengambil tindakan cepat meskipun keputusan mengalokasikan CPO lebih banyak untuk kebutuhan biodiesel tetap memiliki niat yang baik.

Akhirnya, Pemerintah menetapkan aturan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) kepada para pengusaha sawit dalam negeri sebesar 20 persen pada awalnya. Namun karena kebijakan tersebut dinilai belum cukup, akhirnya per tanggal 10 Maret kemarin, kebijakan alokasi naik menjadi 30 persen.

  Biogas, harapan sumber energi terbarukan dari limbah organik

Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, langkah itu ditetapkan karena distribusi bahan baku untuk industri minyak goreng hingga saat ini masih belum normal.

“Masih terjadi banyak kekurangan di pasar, distribusi belum sempurna. Oleh sebab itu kita memastikan supaya industri minyak goreng dapat stok cukup agar keadaan normal ini dapat segera tercapai,” ujar Lutfi, mengutip CNBC Indonesia.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya