Gaungkan transisi energi, kenapa jumlah PLTU malah bertambah?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Tanpa melihat banyaknya tuntutan yang dilayangkan sejumlah pihak dalam hal ini para pegiat, aktivis, atau pemerhati lingkungan mengenai permintaan untuk segera melakukan transisi energi bersih demi meminimalisir risiko krisis iklim, sebenarnya upaya tersebut juga sudah menjadi fokus utama yang sering digaungkan oleh pemerintah.

Bukan sekali-dua kali, pemerintah nyatanya memang terlihat semakin ‘getol’ menyampaikan peta jalan mengenai rencana untuk membawa Indonesia menjadi negara yang dapat memerangi emisi karbon, terutama jika melihat intensitasnya akhir-akhir ini yang semakin dekat dengan penyelenggaraan KTT G20.

Namun keresahan dan suara lantang dari masyarakat yang semakin menuntut bukti akan transisi energi yang selalu ‘dipamerkan’ pemerintah, sejatinya juga dapat dimaklumi. Karena jika menilik kondisi nyata di lapangan, rupanya banyak situasi yang bertolak belakang dari apa yang telah direncakan, apa contohnya?

Salah satunya adalah jumlah PLTU yang kian bertambah dengan adanya pengoperasian unit baru, padahal di saat bersamaan lagi-lagi janji mengenai upaya memensiunkan dini sejumlah PLTU kian kencang terdengar.

1. Alasan PLTU dibiarkan bertambah

Jika benar sejumlah PLTU akan dipensiunkan secara dini, tapi di saat bersamaan jumlah PLTU baru juga tetap bertambah, tidakkah hal tersebut menjadi upaya yang sia-sia?

  Dekarbonisasi dan pilihan bahan bakar alternatif

Menyikapi hal ini, rupanya ada pembelaan dari segi bisnis dan ekonomi yang dinilai menjadi pertimbangan mengapa PLTU baru tidak bisa serta-merta dihentikan pengoperasiannya.

Kondisi mengenai rancangan pembangunan yang sudah melibatkan kontrak dari sejumlah konsorsium, terlebih sudah masuk tahap konstruksi jauh sebelum kebijakan mengenai pensiun dini PLTU diputuskan menjadi salah satu alasan kuat.

Meski begitu, pemerintah memastikan jika saat ini sudah tidak akan ada lagi izin yang diberikan untuk penambahan PLTU baru dalam bentuk apapun, kecuali yang telah masuk tahap kontrak dan kontruksi.

2. Skema penghapusan PLTU yang sebenarnya

Membahas lebih jauh mengenai kapan waktu pasti berkurangnya jumlah PLTU yang beroperasi di tanah air, sayangnya hal tersebut tidak akan terealisasi setidaknya sampai tahun 2030. Hal itu terungkap dalam buku Handbook of Energy and Economic Statistics Indonesia 2020 dari Kementerian ESDM.

Menilik skema phase out atau penghapusan secara bertahap yang akan dilakukan, diketahui jika per tahun 2020 kapasitas PLTU RI berada di kisaran 36,67 GW. Dengan adanya sejumlah PLTU baru yang terlanjur dibangun, di tahun 2030 mendatang kapasitas tersebut akan melonjak menjadi 48 GW.

  Baik produsen dan konsumen, kesadaran sustainable fashion di Indonesia kian meningkat

Penurunan tipis sebesar 1 GW baru akan didapat pada tahun 2031, dan kemudian baru turun lagi menjadi 46 GW di tahun 2038-2040. Penurunan signifikan baru akan terjadi pada tahun-tahun setelahnya yakni mulai 2043-2046 di mana kapasitas PLTU Indonesia baru akan berkurang menjadi 24 GW.

Setelahnya, di tahun 2050 kapasitas tersebut kembali berkurang menjadi 14 GW yang diikuti dengan proyeksi sisa 1 GW PLTU di tahun 2056. Jika melihat skema tersebut, target netral karbon yang selama ini dibicarakan pemerintah nampaknya memang benar baru akan terealisasi di tahun 2060.

3. Kelebihan pasokan listrik

Tidak adanya dampak pengurangan emisi karbon secara signifikan akibat penambahan PLTU ternyata bukan satu-satunya kondisi buruk yang dihadapi. Dari segi materi, dampak ini bahkan merugikan PLN sendiri, yang notabenenya adalah perusahaan pengelola industri kelistrikan di tanah air.

Situasi tersebut terjadi karena situasi kelebihan suplai atau pasokan listrik yang diterima PLN, hal itu bahkan dikonfirmasi sendiri oleh Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PLN.

  Sepele tapi bermakna, memahami perbedaan daur ulang, daur naik, dan daur turun

“PLN saat ini mengalami oversupply yang sangat luar biasa. Di Jawa saja, di akhir tahun ini (2021) ada penambahan sekitar 6 GW,” ujarnya, mengutip IDX Channel.

Bukan hanya di Pulau Jawa, situasi serupa nyatanya juga dihadapi pada beberapa wilayah lain. Jika dijabarkan dalam bentuk persentase, tercatat bahwa pada tahun 2020 saja di Pulau Sumatra mengalami oversupply listrik mencapai 55 persen, kemudian Kalimantan Barat sebesar 42 persen, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim sebesar 45 persen, dan Sulawesi 58 persen.

Menukil Greenpeace, sumber pasokan listrik tersebut diketahui berasal dari PLTU yang digarap oleh pihak swasta. Seakan belum cukup, PLN juga harus merogoh kocek sangat dalam untuk membeli listrik dari produsen, dan di saat bersamaan menanggung sendiri kerugian dari listrik yang terbuang.

Meski begitu, Darmawan menegaskan jika pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah oversupply yang terjadi, baik dari segi pemanfaatan untuk berbagai kebutuhan yang lebih ramah lingkungan seperti kendaran listrik dan sebagainya, maupun dalam bentuk teknologi penyimpanan berupa energy storage system.

Foto:

  • suryahardhiyana (Flickr)
  • Trend Asia (Flickr)
  • pln.co.id

Artikel Terkait

Artikel Lainnya