Pensiun dini PLTU butuhkan dana ratusan triliun, berikut alasannya

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

“Energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara telah menjadi musuh dunia.”

Kurang lebih begitu ungkapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam gelaran Indonesia Investment Forum 2021 yang berlangsung pada pertengahan tahun 2021 lalu.

Alasannya bisa diduga, apalagi jika bukan karena krisis iklim yang dibarengi tujuan bersama hampir semua negara akan komitmen meninggalkan industri pembangkit energi berbahan bakar fosil, salah satunya PLTU.

Bukan wacana semata, kini diketahui jika sejumlah lembaga pendanaan dunia baik dalam bentuk perusahaan investasi atau perbankan dalam skala regional atau global, perlahan mulai menutup dan enggan mendanai pembangunan industri penghasil energi yang dimaksud.

Sejumlah negara juga melakukan langkah transisi serupa, salah satunya Indonesia. Bukan kali pertama ini digaungkan, komitmen untuk melakukan transisi ke energi bersih sudah menjadi agenda yang terus dikawal, salah satunya dalam pentuk langkah penghentian lebih awal atau pensiun dini PLTU dan mengalihkannya ke bentuk PLT berbasis EBT.

Target tetaplah target, kenyataannya ada konsekuensi dan kebutuhan besar yang harus dipenuhi untuk melancarkan tujuan tersebut, apalagi jika bukan perkara dana yang bisa dibilang tidak sedikit, lebih tepatnya mencapai ratusan triliun.

  Fakta Agats, distrik di Papua yang massalkan kendaraan listrik sebelum Jakarta

1. Target pensiunkan 5,5 GW PLTU sebelum 2030

Kembali mengingatkan, berdasarkan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia terhadap kontribusi emisi nol karbon, Indonesia memiliki tanggung jawab mengurangi emisi 29% hingga tahun 2030 dengan upaya sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Untuk memenuhi target tersebut, pada tahun 2021 berbagai pihak mulai dari Menkeu Sri Mulyani hingga Menko Marves Luhut mengonfirmasi, jika pemerintah sudah mendeteksi total sebanyak 9,2 GW kapasitas PLTU yang siap dipensiunkan lebih awal.

Dari 9,2 GW yang dimaksud, 5,5 GW PLTU akan pensiun tanpa adanya penggantian dengan PLT berbasis EBT, sedangkan sisanya yakni sekitar 3,7 GW baru akan digantikan oleh PLT EBT. Dengan kapasitas tersebut diprediksi jika kontribusi pengurangan emisi yang terukur akan mencapai 53 juta ton CO2.

Adapun dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengungkapkan dana investasi yang dibutuhkan. Meskti tidak ada angka pasti karena informasi yang beredar kerap berubah, namun perkiraan dana yang dibutuhkan berkisar antara 20-30 miliar dollar AS, atau setara Rp 280 triliun-Rp420 triliun (kurs Rp14.000).

  Mencermati evaluasi bauran energi di tahun lalu dan targetnya di tahun ini

Untuk apa dana sebanyak itu?

2. Kebutuhan transisi dan terapan infrastruktur

Secara sederhana, bisa dibilang jika nominal di atas akan berfungsi sebagai dana talangan. Sedangkan jika mengutip penjelasan detail yang disampaikan oleh Komaidi Notonegoro, selaku Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, dipaparkan jika PLTU yang dipensiunkan dan digantikan oleh EBT, akan menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik dan berimbas pada tarif listrik, yang otomatis juga berdampak kepada masyarakat.

Di sisi lain, tidak menampik jika keberadaan PLT berbasis EBT sendiri di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, apalagi belum terlihat masifnya investor yang ingin menyuntikkan dana untuk pengembangan sektor PLT EBT di Indonesia.

Sehingga mau tidak mau, pemerintah atau dalam hal ini pengelola perusahaan listrik satu-satunya di Indonesia yakni PLN, membutuhkan dana ‘tombokan’ dalam jumlah besar, untuk melakukan transisi dan penerapan infrastruktur, contoh sederhananya adalah menyambung energi yang dihasilkan dari PLT EBT, ke sistem kelistrikan milik PLN untuk selanjutnya disalurkan ke jaringan listrik nasional.

  Dekarbonisasi dan pilihan bahan bakar alternatif

3. Imbas terhadap keuangan PLN

Di sisi lain, segala kebutuhan transisi dan terapan infrastruktur yang dimaksud juga secara langsung berdampak pada keuangan PLN, yang berlatar belakang dari nilai aset PLTU itu sendiri.

Mengutip CNBC Indonesia, jika tidak ada penerapan langkah pensiun dini, sejumlah PLTU terkait diketahui memiliki tenggang natural retirement atau pensiun sesuai masa penggunaan hingga tahun 2046-2056.

Bersamaan dengan kondisi tersebut, diketahui dalam beroperasinya PLTU yang mengandalkan batu bara sebagai sumber energi murah, saat ini PLN memiliki hutang perusahaan mencapai Rp600 triliun. Kondisi tersebut dinilai bisa semakin lebih parah jika pada masa transisi, PLN harus bergantung kepada PLT berbasis EBT yang harganya untuk saat ini masih belum ekonomis, baik dari segi investasi maupun operasional.

Foto:

  • Kementerian ESDM
  • pln.co.id

Artikel Terkait

Artikel Lainnya