Realisasi EBT dalam bentuk PLTS masih hadapi tantangan besar? Ini 3 faktanya

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
PLTS di Indonesia (.esdm.go.id)

Tuntutan akan transformasi energi bersih skala nasional yang dilakukan Indonesia masih terus mendapat pengawalan ketat. Baik dalam bentuk realisasi target secara bertahap setiap tahunnya, hingga evaluasi kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, terutama dalam hal biaya atau investasi yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Bicara soal biaya, hal satu ini belakangan kembali mendapat sorotan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, besar bagian EBT dalam bentuk PLTS yang sudah terbangun di Indonesia baru mencapai 3 persen dari keseluruhan ekosistem pembangkit listrik yang ada, persentase itu pun nyatanya masih menyatu dengan PLTB dan pembangkit listrik EBT lainnya.

Usut punya usut, salah satu penyebab masih belum bisa digarapnya PLTS secara massif untuk menggantikan PLTU/PLTGU di Indonesia adalah karena harganya yang belum cukup ekonomis.

Lantas, apa yang membuat permasalahan ‘ekonomis’ ini terjadi?

1. Tingginya biaya BESS

Semuanya berhubungan dengan komponen BESS (battery energy storage system). Sesuai namanya, komponen ini menjadi bagian penting untuk menampung daya terserap yang dihasilkan dari pembangkit listrik.

  Bendungan Karangkates akan punya fasilitas PLTS terapung

Sebagai pembangkit yang sepenuhnya mengandalkan sinar matahari, dapat diasumsikan jika dalam waktu satu hari penuh hanya kurang dari 12 jam matahari bisa muncul secara utuh menyinari panel PLTS.

PLN bahkan mengasumsikan jika PLTS hanya dapat beroperasi secara langsung dan mengaliri tegangan listrik ke konsumen selama 4–5 jam, pada situasi ini lah BESS diperlukan. Selain berfungsi sebagai penyimpan daya, BESS juga menjadi komponen yang bisa membuat listrik terus mengalir kepada konsumen selama 24 jam penuh, meski PLTS sedang tidak beroperasi.

Namun, belakangan PLN mengungkap jika teknologi BESS masih terbilang mahal. Evy Haryadi selaku Direktur Perencanaan Korporat PLN menjelaskan, bahwa biaya penggunaan teknologi PLTS ditambah BESS masih berada di kisaran 18 sen dolar AS hingga 21 sen dolar AS per kWh.

Harga tersebut jauh lebih mahal dibanding biaya penggunaan PLTU/PLTGU yang berada di kisaran 6 sen dolar AS hingga 8 sen dolar AS per kWh.

“Inilah yang menjadi tantangan ketika kami melakukan trade off penggantian PLTU ke PLTS dengan BESS. Pembangkit listrik intermitensi renewable energy harus dilengkapi dengan BESS,” ujar Evy, mengutip Bisnis.com.

2. Pandangan berlawanan IESR

Bertolak belakang dengan PLN, Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga advokasi yang menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat melalui tujuan keberlanjutan ekologi mengungkap, PLTS dapat lebih unggul dan murah dari segi biaya dibanding PLTU dengan menerapkan sejumlah mekanisme dan strategi tertentu.

  Sulawesi punya dua PLTA baru, Presiden ‘sentil’ birokrasi perizinan

Salah satu hal yang menurut Fabby dapat dilakukan adalah dengan melakukan penerapan PLTS dalam skala besar, demi mempercepat penurunan harga karena keberadaannya akan menjadi hal yang lumrah di tanah air.

Bukan hanya itu, keyakinan Fabby juga berangkat dari hasil kajian yang dilakukan oleh IESR, di mana ditemukan kondisi jika PLTS ditambah dengan BESS akan lebih murah ketimbang PLTU pada tahun 2027.

3. Perlu inovasi

Menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak IESR, PLN memberikan pandangan berbeda mengenai solusi untuk menghadapi biaya BESS yang masih terbilang tinggi, yaitu mengenai diperlukannya inovasi storage battery dengan harga yang lebih terjangkau.

Apabila ada inovasi misal dalam bentuk penyimpanan baterai berbasis liquid atau redox flow battery dalam waktu empat tahun yang akan datang, PLN memproyeksikan biaya penggunaan PLTS dapat turun dan setidaknya setara dengan biaya PLTU saat ini, yakni di kisaran 6 sen dolar AS hingga 7 sen dolar AS per kWh.

Sementara itu, terlepas dari tantangan biaya yang dihadapi dalam mempercepat penggarapan PLTS, Indonesia sendiri nyatanya masih berpacu dengan waktu dalam memenuhi target bauran EBT di tahun 2025 yang berada di angka 23 persen.

  Mengenal co-firing, benarkah solusi tepat untuk hadapi perubahan iklim?

Per akhir tahun 2021 kemarin, total EBT yang telah tergarap di Indonesia masih ada di angka 11,5 persen. Artinya, sisa persentase capaian yang sama masih harus dipenuhi dalam sisa waktu tiga tahun lagi.

Foto:

  • Innoliaenergy.com
  • Kementerian ESDM
  • TNG Limited

Artikel Terkait

Artikel Lainnya