Apa itu FOLU Net Sink 2030? Salah satu strategi Indonesia atasi keberadaan emisi karbon

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
FOLU Net Sink
Ilustrasi hutan untuk pemanfaatan FOLU Net Sink (lina pramudita/flickr)

Masih merujuk pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya, pada awal gelaran COP27. Ia menyebut jika peningkatan hasil atas upaya Indonesia mengatasi permasahalan emisi karbon bisa diraih lewat berbagai program, salah satunya adalah FOLU Net Sink 2030.

Meski masih terdengar kurang familiar, nyatanya strategi program satu ini yang berhasil membuat Indonesia melampaui target pengatasan emisi karbon. Dari yang harusnya berada di angka 41 persen dengan dukungan internasional, namun menjadi 43,20 persen.

1. Apa itu FOLU Net Sink?

Ilustrasi hutan (Jan Jerman/flickr)

Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink, adalah sebuah program dengan target berupa penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam prosesnya, target tersebut diwujudkan lewat pemanfaatan sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Atau dalam kata lain, kerap diikutsertakan juga target tahun 2030. Dengan maksud tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang, atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan pada tahun 2030.

Pada praktiknya, ada 15 praktik operasional yang dijalankan melalui program ini. Ke-15 program yang dimaksud terdiri dari:

  • Pengurangan laju deforestasi lahan mineral,
  • Pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan mangrove,
  • Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral,
  • Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut dan mangrove,
  • Pembangunan hutan tanaman,
  • Sustainable forest management/pengelolaan hutan lestari,
  • Rehabilitasi dengan rotasi,
  • Rehabilitasi non-rotasi,
  • Restorasi dan perbaikan tata air gambut,
  • Rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang,
  • Konservasi keanekaragaman hayati,
  • Perhutanan sosial,
  • Introduksi replikasi ekosistem, ruang terbuka hijau, dan ekoriparian,
  • Pengembangan dan konsolidasi hutan adat, dan
  • Pengawasan dan law enforcement dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
  Ternyata selama ini hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia

2. 12 wilayah lokasi program

Peresmian program FOLU Net Sink di Kalimantan Barat. (kalbarprov.go.id)

Dalam prosesnya, akan ada lebih dari 10 wilayah Indonesia yang menjadi lokasi praktik FOLU Net Sink dalam bentuk pemanfaatan hutan dan lahan. Di mana wilayah tersebut terkonsentrasi di Pulau Sumatra dan Kalimatan.

Adapun ke-10 wilayah tersebut terdiri dari 12 provinsi yakni Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Membahas lebih detail mengenai salah satu wilayah, di Kalimantan Barat misalnya. Wilayah ini telah ditetapkan untuk menjadi salah satu lokasi untuk program pengurangan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut dan mangrove.

Bukan tanpa alasan, pasalnya luas wilayah gambut dan mangrove sendiri tercatat cukup luas, yakni di angka 161.557,19 hektare.

3. Pengakuan dan dukungan dari berbagai negara maju

Dukungan sejumlah negara untuk FOLU Net Sink Indonesia (menlhk.go.id)

Dari kacamata internasional, rupanya program FOLU Net Sink 2023 yang dimiliki Indonesia mendapat respons baik dan dukungan dari berbagai negara. Hal tersebut lantaran program terkait, dipandang sebagai tolak ukur dan kemampuan Indonesia dalam memimpin sebagai pemberi contoh dalam implementasi komitmen perubahan iklim.

  Indonesia akan terima suntikan dana Rp6,3 triliun untuk penanganan krisis iklim

Pengakuan dan dukungan tersebut disampaikan Lord Goldsmith, Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup Inggris Raya dalam gelaran COP27.

“”Indonesia adalah natural capital super power, dan ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan menjadi sangat penting untuk perubahan iklim global,” ujarnya.

Di sisi lain, apresiasi ditambah dengan arah positif berupa dukungan kerja sama juga disampaikan oleh Tvinnereim, selaku Menteri Luar Negeri Norwegia.

“Indonesia menjadi contoh dan pemimpin dalam manajemen sektor kehutanan dan lahan. Kami sangat terbuka untuk membangun kolaborasi Indonesia–Norwegia dalam upaya mitigasi perubahan iklim” imbuhnya.

Di sisi lain, atas pengakuan dari keberhasilan mengatasi emisi karbon, Indonesia sendiri nyatanya telah mendapat bayaran loss and damage fund. Detailnya, Indonesia telah mendapatkan pembayaran berbasis hasil termin pertama dari kesepakatan iklim dengan Norwegia, sebesar 56 juta dolar, atau setara Rp866,5 miliar.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya