Jika selama ini ada sejumlah negara yang dikenal sebagai penghasil emisi karbon tertinggi karena aktivitas industri yang dilakukan, di sisi lain untungnya juga ada negara yang berperan sebagai penyeimbang. 3 negara yang dimaksud yakni Brasil, Republik Demokratik Kongo (RDK), dan Indonesia.
Sedikit membahas lebih detail, maksud penyeimbang adalah lantaran ketiga negara di atas berperan besar dalam mengatasi emisi karbon. Bukan berarti negara tersebut sama sekali tidak menghasilkan emisi. Namun, upaya menangani emisi yang dilakukan lebih berdampak karena keberadaan hutan tropis yang ada di wilayah mereka.
Seperti yang diketahui, hutan tropis dengan jutaan bahkan miliaran pepohonan yang dapat menyerap karbon selama ini dipandang sebagai paru-paru dunia. Karena nyatanya, tak semua negara memiliki kawasan hutan tersebut.
Sejauh maan peran hutan hujan tropis yang dimiliki tiga negara di atas dalam mengatasi emisi karbon dan krisis iklim?
1. Cakupan hutan hujan tropis di negara penguasa hutan
Brasil, RDK, dan Indonesia, saat ini dilabeli sebagai penguasa hutan tropis dan kunci dari upaya penanganan krisis iklim di dunia. Bukan tanpa alasan, lantaran di antara sekitar lebih dari 150 negara, hanya tiga negara tersebut yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas.
Sebagai gambaran awal, mengutip catatan yang dimuat dalam Katadata, Brasil di kawasan Amerika Selatan memimpin sebagai pemilik hutan tropis terbesar. Tentu, hal tersebut didukung oleh fakta dari keberadaan hutan hujan terbesar di dunia, yakni Amazon.
Luas kawasan hutan di Brasil setidaknya mencapai angka 315,4 juta hektare. Disebutkan, bahwa sekitar 30 persen oksigen yang ada di Bumi nyatanya diproduksi di hutan ini.
Di posisi kedua ada Republik Demokratik Kongo, negara di kawasan Afrika Tengah yang selama ini dikenal sebagai kawasan paling terdampak dari situasi krisis iklim. Luas kawasan hutan hujan di Kongo memang jauh lebih kecil dari Brasil, tak sampai setengahnya yakni berada di kisaran 98,8 juta hektare.
Bagaimana dengan Indonesia? meskipun memiliki cakupan hutan hujan lebih kecil, namun peran besar hutan hujan di Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata.
Luas cakupan hutan hujan RI berada di kisaran 83,8 juta hektare. Kendati demikian, di hutan inilah berbagai program penanganan krisis iklim berjalan. Baik yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sendiri, atau yang didukung bahkan diminta berjalan oleh para negara penghasil emisi, sebagai upaya ‘ganti rugi’ pencemaran.
2. Aliansi penentu ‘masa depan’ Bumi
Kedengarannya mungkin terkesan berlebihan. Namun nyatanya, kepada tiga negara ini lah sejumlah negara penghasil emisi karbon kerap menebus ‘dosa’ dan tanggung jawab mereka untuk mengatasi kondisi krisis iklim.
Jika digabung, cakupan hutan hujan tropis Brasil, RDK, dan Indonesia nyatanya setara dengan kontribusi 52 persen hutan dunia. Karena itu, ketiga negara ini semakin gencar bekerja sama dalam merancang aliansi dan skema pembentukan pasar karbon di dunia.
Salah satunya dalam gelaran COP27, ketiga negara yang dimaksud baru saja mengumumkan mengenai aliansi mereka untuk program yang dimaksud.
Meski belum ada informasi dan detail akan seperti apa ketentuan mengenai aliansi penguasa pasar karbon berjalan nantinya, namun dipastikan jika hal tersebut masih dalam perancangan lebih matang untuk saat ini.
Cukup sering terdengar, skema yang dipakai dalam sistem tanggung jawab yang dimaksud adalah melalui proses perdagangan karbon.
Masih mengutip sumber yang sama, menurut Nani Hendriarti selaku Deputi Menteri Bidang Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi, prinsipnya adalah kemitraan Brasil, RDK, dan Indonesi dalam kerangka forest for climate ini akan mencakup konteks mitigasi, adaptasi, dan investasi.
3. Rencana lama
Bukan baru dirumuskan pada COP27, sebenarnya wacana kerja sama tiga negara yang disebut juga sebagai kerja sama trilateral ini sudah dirancang sejak lama. Pada tahun 2021 saat gelaran COP26 misalnya, pembahasan mengenai hal ini juga sudah mulai dirumuskan.
Saat itu, dorongan utama yang memunculkan kerja sama ini adalah untuk bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat. Termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi.
Dalam prosesnya, saat itu dijelaskan bahwa Indonesia menawarkan sharing pengalaman dan keahlian kepada RDK dan Brasil terkait pengurangan deforestasi.
Di lain sisi, Brasil memiliki pengalaman luas dalam pembayaran jasa ekosistem (PES) dan pengelolaan dana iklim lewat lembaga Amazon Fund, dan ingin membagi pengetahuan tersebut dengan Indonesia.
Sementara itu RDK, ingin banyak belajar dari Indonesia dan Brasil dalam hal pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan menjalankan program loss and damage fund dari negara penghasil emisi.
