Ada puluhan kelompok masyarakat adat di lahan IKN, bagaimana nasibnya?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Anak-anak suku dayak (Retlaw Snellac Photography/Flickr)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) baru memang telah disahkan menjadi UU yang sebenarya. Namun, hal itu tak langsung menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada dari pembangunan calon pusat pemerintahan Indonesia tersebut.

Setelah sempat dihampiri pertanyaan mengenai potensi terganggunya habitat satwa langka yakni orangutan. Kini yang dipertanyakan adalah nasib masyarakat adat yang telah tinggal di lahan terkait secara turun temurun, yakni masyarakat suku Dayak.

Solusi apa yang dimiliki pemerintah untuk kelangsungan dan jaminan kehidupan mereka?

1. Ada 21 kelompok masyarakat adat

Balai Desa Suku Dayak di Kaltim (jaya.mn/kutaikartanegarakab.go.id via Flickr)

Jika menilik pembangunannya, proyek IKN akan berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan terbagi menjadi dua kawasan. Pertama, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas kurang lebih 56.180 hektare, kemudian kawasan pengembangan seluas kurang lebih 199.962 hektare.

Lebih detail, total lahan tersebut rupanya mencakup wilayah 2 kabupaten yang di dalamnya terdapat 7 kecamatan, 18 kelurahan, dan 33 desa. Bukan cuma itu, mengutip VOA Indonesia, di wilayah yang sama rupanya juga menjadi tempat tinggal bagi sebanyak 21 kelompok masyarakat adat suku Dayak.

  Kisah Novilla Aru, penggerak komunitas perempuan adat di Papua

Sejak awal isu IKN bergulir terutama setelah lokasi pasti disahkan, proyek IKN sontak langsung menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak terdampak. Dua pihak yang menggaungkan suara menuntut kejelasan nasib adalah Dewan Adat Dayak dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantaran (AMAN).

2. Diabaikan oleh pemerintah?

AMAN yang berkumpul di proyek IKN baru (Margaretha SB via VOA Indonesia)

Masih merujuk sumber yang sama, Margaretha Seting Beraan selaku Ketua AMAN menyebut jika pembangunan IKN tidak mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Margaretha menyebut, jika memang sebelumnya ada tokoh adat yang ditemui presiden. Tapi menurutnya, tidak jelas siapa mereka dan apa perannya bagi komunitas adat terkait selama ini.

“Menurut saya, semua perencanaan IKN sampai sekarang itu sebenarnya mau mudahnya saja. Mereka meniadakan masyarakat adat untuk memastikan bahwa urusan negosiasi melibatkan hanya orang-orang yang mudah, orang-orang yang tidak akan menolak, orang yang tidak akan kritis terhadap IKN ini,” tutur Margaretha.

Sosok tersebut mengungkap jika tanah di Penajam Paser Utara yang menjadi lokasi IKN sebenarnya adalah tanah komunal. Di mana kepemilikannya diperoleh bersama-sama sebagai milik adat. Karena itu dirinya menambahkan, jika seharusnya masyarakat adat sudah dilibatkan sejak proyek IKN masih berupa perencanaan. Agar setidaknya masyarakat adat punya opsi dan penilaian dampak terhadap pembangunan IKN bagi wilayah adat mereka.

  Wilayah adat di Indonesia akan terhubung dengan sebuah sistem informasi

3. Transmigrasi lokal atau menjadi bagian IKN

Titik Nol IKN (Laily Rachev/BPMI Setpres)

Sementara itu mengutip Detikcom, pertanyaan mengenai nasib masyarakat adat pada lokasi terkait rupanya sudah dipertanyakan oleh Ketua Dewan Adat Dayak, Helena. Pertanyaan tersebut diwakili Rawanda Wandy Tuturoong selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).

“Terkait relokasi, sebaiknya tidak direlokasi masyarakat adat, masyarakat setempat. Lalu kalaupun ada relokasi dari KIPP agar dibuatkan rumah/lahan, lalu ada tunjangan kehidupan.” ujar Rawanda yang mewakili pertanyaan Helena.

Memang, untuk saat ini terlihat jika ada dua opsi yang mungkin terjadi pada masyarakat adat setempat kawasan IKN. Pertama transmigrasi lokal, kedua tetap berada di wilayah KIPP dengan menjadi bagian dari IKN. Keduanya masih dalam tahap pertimbangan masing-masing. Misalnya jika tetap menjadi bagian dari IKN, akan ada perubahan status kependudukan terkait perubahan kode wilayah dari sebelumnya setelah resmi terbangun menjadi Ibu Kota.

Masih menurut keterangan Helena yang disampaikan Rawanda, sejatinya masyarakat adat setempat tidak ingin pindah dari tanah yang telah mereka tinggali secara turun-temurun tersebut.

  Upaya masyarakat adat menjaga alam dengan tradisi keramat

“Memang ada harapan yang tinggi supaya masyarakat bisa menjadi bagian dari IKN. Tetapi juga kalau memang harus ada relokasi sebagaimana disampaikan Bu Helena, ada hal-hal yang mereka ingin supaya dapat dipenuhi aspirasinya.” pungkas Rawanda.

Artikel Terkait

Artikel Lainnya