Ancaman krisis pangan global tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kondisi ini tidak hanya disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk dunia tak sebanding dengan produksi pangan dunia, namun juga faktor pasokan pangan terganggu.
Pemerintah pun berusaha mencegah krisis pangan dengan membuat lumbung pangan terintegrasi atau food estate. Program ini memanfaatkan lahan seluas 164,6 ribu hektare di Kalimantan Tengah untuk intesifikasi dan ekstenfisifikasi.
Lalu bagaimana ancaman krisis pangan di dunia? Dan apa pemerintah Indonesia untuk mencegahnya? Berikut uraiannya:
1. Krisis pangan
Ancaman krisis pangan global tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kondisi ini tidak hanya disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk dunia tak sebanding dengan produksi pangan dunia, tapi juga faktor pasokan pangan terganggu.
Pemicu produksi pangan dunia terganggu karena adanya perubahan iklim yang membuat semakin banyak siklon dan hujan di atas normal, sehingga banyak area pertanian tergenang banjir dan menurunkan produksi pangan dunia.
Selain itu banyak negara yang bergantung dengan negara lain dalam memasok kebutuhan pangan pokok, mulai dari gandum, sorgun, beras, dan jagung. Situasi itu berubah menjadi krisis jika tata niaga terganggu, seperti konflik antara Ukraina dan Rusia.
Presiden Jokowi pun mewanti-wanti Indonesia perlu berhati-hati mengenai pasokan pangan. Musababnya diperkirakan hari ini ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara, karena urusan pangan.
Jokowi mengatakan sejumlah negara sudah mulai membatasi ekspor pangan, sehingga kemandirian pangan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Apalagi saat ini 22 negara pengekspor pangan sudah mulai menyetop ekspornya, demi memenuhi cadangan pangan mereka.
2. Food Estate?
Pemerintah berusaha mencegah krisis pangan dengan membuat lumbung pangan terintegrasi atau food estate. Program ini memanfaatkan lahan seluas 164,6 ribu hektare di Kalimantan Tengah untuk intensfikasi dan ekstensifikasi.
Penggarapan ini sudah dimulai sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan rincian 20 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan 10 ribu hektare di Kabupaten Pulang Pisau. Food Estate bertujuan menanam dan membudidayakan berbagai komoditas.
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi telah menyaksikan penanaman tanaman selain padi dan budidaya ikan keramba di irigasi lumbung pangan tersebut. Dirinya berharap aneka tanaman akan bisa memperkaya alternatif pangan di Indonesia.
“Kita harapkan hasilnya bukan hanya padi, tetapi ada jeruk dan kelapa, plus bawang merah,” kata Jokowi pada 8 Oktober 2020 yang dimuat Katadata.
Meski telah berjalan baik, food estate tidak lantas menyelesaikan masalah. Lokasi food estate sebetulnya menggunakan lahan bekas proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada masa Orde Baru. Pada 1995 pemerintah berencana mengembangkan lahan gambut namun akhirnya gagal.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebut karena itu pemerintah harus mengeluarkan Rp3,9 triliun untuk merehabilitasi lahan tersebut. Padahal, proyek PLG telah memakan anggaran Rp1,6 triliun.
“Bukan hanya merugikan negara, kegagalan itu juga mengancam biodiversitas tanaman endemik, merusak habitat asli orangutan, dan menyebabkan kekeringan yang menyulut terjadinya kebakaran setiap tahun.”
3. Tidak hanya soal lahan
Lembaga penelitian SMERU dalam laporan Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020 menyebut rendahnya produktivitas lahan juga berdampak pada penurunan produksi pangan.
Perubahan iklim dan jumlah petani adalah salah dua faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas lahan. Sulitnya memprediksi curah hujan, misalnya membuat musim tanam terlambat dan berdampak pada musim panen.
Sementara itu jumlah petani tercatat makin berkurang di beberapa subsektor. Padi dan palawija mengalami penurunan masing-masing sekitar satu juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP) pada 2018 dibandingkan lima tahun lalu.
SMERU menuliskan bahwa menurunnya sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian bukan karena minat generasi muda pada sektor tersebut yang minim. Tetapi minimnya akses terhadap lahan pertanian menimbulkan halangan besar bagi pemuda untuk menjadi petani.
Dengan begitu, lumbung pangan di Kalimantan Tengah dianggap belum akan menyelesaikan krisis pangan di Indonesia. Lahan yang bermasalah punya potensi tidak produktif dan masih banyak pula masalah terkait produktivitas dan penyaluran ke masyarakat.
