Selama 10 tahun terakhir, kondisi kesejahteraan nelayan di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.
Meski Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun banyak nelayan yang masih hidup dalam kondisi sulit dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Padahal, sektor perikanan dan kelautan merupakan sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh nelayan Indonesia, seperti akses terbatas terhadap sumber daya dan pasar, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap program-program yang telah diluncurkan dan perlu terus berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada nelayan Indonesia agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat sektor perikanan Indonesia secara keseluruhan.
Memeringati Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada hari ini, 6 April 2023, berikut beberapa catatan terkait program kesejahteraan nelayan di Indonesia pada sedekade terakhir.
Dukungan kesehatan, produksi, dan kebencanaan
Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia meluncurkan program nasional yang dikenal sebagai Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik kepada nelayan.
Namun, meskipun program ini diterapkan, masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Kemudian pada 2014, pemerintah juga meluncurkan program untuk meningkatkan produksi perikanan dan memperbaiki kualitas hidup nelayan, seperti program peningkatan kapasitas nelayan dan pembangunan infrastruktur perikanan.
Program ini berhasil meningkatkan produksi perikanan dan memberikan akses yang lebih baik kepada nelayan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka.
Namun, pada tahun 2015, terjadi beragam bencana alam di Indonesia, kondisi ini berdampak buruk pada kesejahteraan nelayan karena banyak perahu dan peralatan perikanan yang rusak akibat bencana.
Kemudian tahun 2016, pemerintah kembali meluncurkan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, yaitu program Peningkatan Ekonomi Keluarga Nelayan (PEKERN).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan nelayan dalam pengelolaan perikanan dan memperbaiki infrastruktur perikanan. Meskipun program ini memberikan hasil positif, masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka.
Pemberdayaan kelompok nelayan dan peremajaan alat
Pada tahun 2017, pemerintah mulai menerapkan program Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Nelayan (P2KN) untuk memberdayakan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Program ini meliputi pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan pembangunan infrastruktur perikanan.
Namun, beberapa keluhan muncul karena program ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa nelayan merasa tidak terakomodasi dengan baik.
Lalu tahun 2018, pemerintah kembali meluncurkan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, yaitu Program Peremajaan Alat Tangkap (PPAT). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada nelayan untuk membeli atau memperbaiki peralatan perikanan mereka.
Akan tetapi, program ini juga mendapat kritik karena beberapa nelayan mengatakan bahwa mereka tidak menerima bantuan yang cukup.
Pada 2019, pemerintah kemudian mengumumkan program Peningkatan Produktivitas dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan melalui sistem perikanan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan kualitas produk perikanan, dan memperkuat tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Sejatinya walau belum merata, implementasi program ini masih terus berlangsung dan belum terlihat dampaknya secara signifikan pada kesejahteraan nelayan.
Program pemulihan dampak Covid-19
Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan nelayan. Keterbatasan mobilitas dan penutupan pasar membuat banyak nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka.
Pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi.
Pada tahun 2021, pemerintah mengumumkan program Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk kesejahteraan nelayan. Program ini meliputi bantuan sosial dan dukungan pemulihan ekonomi, seperti pelatihan dan pengembangan usaha.
Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan selama 10 tahun terakhir, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh nelayan Indonesia.
Beberapa tantangan tersebut termasuk akses terbatas terhadap sumber daya dan pasar, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada nelayan Indonesia agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan memperkuat sektor perikanan Indonesia secara keseluruhan.
