Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Indonesia mencapai 90 persen rasio swasembada yang merupakan pencapaian yang sangat besar.
Tetapi penghargaan ini mendapat reaksi keras dari petani yang menilai tidak memberi keutungan pada mereka. Menurut catatan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) terjadi penurunan harga beras di tingkat petani, termasuk pendapatan petani dalam tiga tahun terakhir.
Lalu bagaimana penghargaan ini bisa didapatkan? Dan mengapa kesejahteraan petani malah terabaikan? Berikut uraiannya:
1. Penghargaan swasembada beras
IRRI memberikan penghargaan kepada Indonesia atas keberhasilan sistem ketahanan pangan dalam hal swasembada beras. Penghargaan untuk sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian itu diberikan kepada Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/8/2022).
“Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Indonesia, atas keberhasilannya yang luar biasa besar dalam mencapai swasembada beras, dan meningkatkan level ketahanan pangan,” kata Direktur Jenderal IRRI Jean Balle dalam sambutannya yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut Indonesia mencapai 90 persen lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Menurut FAO ini adalah pencapaian yang sangat besar.
Selain itu ini juga menunjukan ketahanan sistem pertanian pangan yang tinggi, tidak hanya pada beras tetapi juga di seluruh sektor. Bagi Balle, tingkat swasembada yang tinggi memang merupakan langkah maju yang besar, terutama di tengah ketegangan geopolitik.
Balle juga mengatakan penghargaan ini sebagai kado bagi Indonesia yang pada bulan ini memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke 77. “Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia dan terima kasih,” ucapnya.
2. Berterima kasih kepada petani
Jokowi pun menyampaikan terima kasihnya kepada para petani hingga pemerintah daerah atas anugerah dari IRRI. Menurutnya keberhasilan swasembada pangan Indonesia ini merupakan hasil dari kerja sama bersama.
“Pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, Indonesia sudah tiga tahun belakangan tidak melakukan impor beras. Selain itu Indonesia diharapkan tidak hanya memproduksi kebutuhan nasional, tetapi ketika produksinya meningkat harus mampu masuk ke pasar ekspor.
Selain itu, dirinya juga mendorong adanya diversifikasi pangan, sehingga tidak tergantung kepada beras, apalagi dengan ancaman krisis pangan. Karena itu, pemerintah terus berkomitmen terus meningkatkan produksi dan memastikan kecukupan pangan di dalam negeri.
“Sekaligus memberikan kontribusi pada kecukupan pangan dunia,” ucapnya.
3. Berkat pembangunan infrastruktur
Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti bendungan, embung, jaringan, irigasi, pemanfaatan varietas-varietas unggul padi, intensifikasi dan ekstensifikasi yang menjadikan Indonesia dapat mencapai swasembada beras.
“Seingat saya, sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar dan tahun ini akan selesai lagi totalnya 38 bendungan. Dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama tujuh tahun ini,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dimuat BBC, ketersediaan beras nasional pada April 2022 menjadi yang tertinggi yaitu 10,2 juta ton. Selain itu pemerintah juga mulai mengembangkan sorgum dan juga jagung sebagai diversifikasi pangan.
Tetapi meski pemerintah sudah menerima penghargaan atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, namun sejauh ini sebagian bahan pangan ini masih diimpor dari luar negeri. Pada 2021, Indonesia mengimpor beras sebanyak 407 ribu ton, naik dari 356 ton di tahun sebelumnya.
Namun jenis beras yang diimpor tersebut diklaim pemerintah untuk kebutuhan khusus seperti hotel, restoran, kafe, dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Beras khusus ini seperti Basmati, Japonica, Hom Mall serta beras pecah 100 persen.
Kordinator KRKP, Ayip Said Abdullah menyebut semestinya swasembada beras ini bisa dimaknai oleh pemerintah agar bisa benar-benar bebas dari impor. Karena itu perlu kebijakan yang berpihak bagi masyarakat.
“Harusnya bisa dipenuhi dalam negeri, karena bagaimana pun yang kebutuhan khusus itu volumenya tidak sedikit,” katanya.
