Lebih dari 3.000 hektare hutan mangrove di Langkat Timur beralih jadi kebun sawit ilegal, kok bisa?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Permasalahan nyata deforestasi hutan mangrove kian tergambar jelas pada situasi yang terjadi di Suaka Margasatwa Karang Gading Langkat Timur, Sumatra Utara. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.579/2014, kawasan Karang Gading sejatinya sudah ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa (SM) mangrove dengan luas mencapai 15.765 hektare.

Namun, belakangan semakin terkuak fakta jika sekitar 3.385 hektare dari total lahannya telah beralih menjadi area tambak dan kebun kelapa sawit. Lebih parahnya lagi, kelapa sawit yang digarap ternyata berdiri secara ilegal.

Sejak awal aksi perambahan lahan konservasi dilakukan oleh sejumlah pihak tak bertanggung jawab, perwakilan dari BKSDA Sumut meyakinkan jika mereka sebenarnya sudah melakukan berbagai aksi penindakan tegas, mulai dari penegakan hukum, patroli kawasan, hingga pemetaan area terbuka.

Namun entah mengapa, deretan aksi penindakan tersebut tak berhasil mencegat ribuan hektare lahan mangrove yang terjarah.

1. Penyusutan kawasan mangrove sejak tahun 1990-an

Tidak terjadi secara langsung atau dalam waktu baru-baru ini, perambahan kawasan mangrove yang diubah menjadi tambak atau hutan sawit sendiri sejatinya telah berlangsung secara perlahan sejak tahun 1990-an.

  Cerita tragis tiga harimau sumatra yang mati mengenaskan karena jerat babi

Dugaannya, perambahan tersebut terjadi lewat beberapa pihak atau oknum yang mengatasnamakan koperasi, dan memperdaya masyarakat sekitar untuk merambah titik hutan mangrove tertentu untuk selanjutnya digarap menjadi hutan sawit dan tambak.

Mengapa masyarakat bisa teperdaya? Karena di lapangan, masyarakat sendiri yang nyatanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan mangrove dengan program kemitraan, apabila mereka menanam atau memelihara tanaman tertentu yang memang sesuai dengan ekosistem di kawasan konservasi tersebut, mereka akan mendapatkan timbal balik dari pihak resmi seperti misalnya BKSDA.

Namun, skema kemitraan tersebut rupanya dijadikan celah bagi para oknum perambah untuk memanfaatkan mereka.

2. Dugaan peran mafia tanah

Bukan hanya oknum yang memang ingin membuka lahan, lancarnya pengalihan kawasan hutan mangrove menjadi kebun sawit dan tambak diyakini juga bisa berjalan dengan mulus karena adanya peran mafia tanah.

Hal tersebut terbukti, karena dari beberapa perusahaan pengelola hutan sawit yang diketahui membuka lahan di kawasan konservasi Karang Gading, mereka dengan yakin menunjukkan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) atas area lahan yang dikelola. Saat diklarifikasi ke BPN, sertifikat yang dimaksud pun memang terdaftar.

  Dilema pemanfaatan sawit, antara energi alternatif atau kebutuhan pangan

Namun ketika kasusnya dibawa ke persidangan, dan diminta keterangan lebih detail mengenai dari mana atau bagaimana proses kepemilikan sertifikat tersebut, mereka enggan menjelaskannya secara mendetail.

Kondisi serupa juga ditemukan terhadap beberapa koperasi yang sebelumnya disebut memperdaya masyarakat untuk membuka lahan. Ketika diusut, koperasi tersebut nyatanya bukan koperasi resmi yang berasal dari instansi pemerintah, namun mengatasnamakan orang pribadi.

3. Kerugian miliaran rupiah per bulan bagi masyarakat

Dampak dari deforestasi atau perambahan hutan mangrove menjadi kawasan hutan sawit ini tentu bukan hanya memberikan dampak besar bagi lingkungan, yang pada dasarnya berperan sebagai benteng dari abrasi pantai sekaligus tempat kehidupan atau habitat berbagai jenis biota laut.

Di sisi lain, situasi tersebut juga berdampak besar bagi perekonomian masyarakat sekitar. Mengutip penjelasan Mongabay Indonesia, satu hektar hutan mangrove diyakini mampu menghidupi 10 orang penduduk dengan nilai pendapatan di kisaran Rp1,5 juta per orang dalam waktu satu bulan.

Kemudian jika diasumsikan lahan yang rusak berada di angka 3.000 hektare, maka total kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai angka Rp4,5 miliar dalam kurun waktu yang sama.

  Hari Lahan Basah Sedunia, Indonesia fokus pada ekosistem

Sebagai bukti, dijelaskan juga bahwa pada tahun 1990-an di salah satu kawasan konservasi tersebut atau lebih tepatnya di titik Jaring Halus, masyakaratnya diketahui bisa hidup makmur karena memiliki sumber daya berupa hasil laut yang melimpah berkat lingkungan yang terpelihara dengan baik lewat keberadaan mangrove.

Namun, semuanya berubah saat memasuki tahun 2000-an, di mana anak sungai yang berhubungan langsung dengan kawasan mangrove ditutup untuk menjadi perkebunan sawit. Sejak saat itu, sumber kehidupan masyarakat setempat perlahan disebut mulai menghilang.

Foto: 

  • Kementerian LHK
  • Ayat S Karokaro/Mongabay Indonesia
  • Antara

Artikel Terkait

Artikel Lainnya