Pembangunan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru, telah resmi dimulai setelah disahkan dan ditandatangani Undang-Undangnya oleh Presiden Joko Widodo, pada hari Selasa (15/2/2022) lalu.
Sejumlah aspek mulai dari segi bangunan, jalur transportasi, infrastruktur komunikasi, dan sebagainya mulai dijalankan. Seperti yang telah diketahui, IKN baru nantinya akan berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terlepas dari segala euforia yang ada, sejatinya terdapat pertanyaan yang diselimuti kekhawatiran di balik pembangunan IKN, yakni mengenai keberadaan lahan yang dikhawatirkan merupakan kantong habitat atau sebaran sejumlah satwa langka, salah satunya orangutan.
Bagaimana pihak Pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi keresahan tersebut?
1. Dipastikan bukan kantong sebaran orangutan
Menjawab kekhawatiran besar yang muncul di kalangan masyarakat, KLHK mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan jika lahan pembangunan IKN dipastikan bukan daerah sebaran alami orangutan.
Lebih detail, KLHK memastikan jika sebelum melakukan penetapan wilayah, pihak terkait sudah lebih dulu melakukan langkah-langkah antisipatif guna mengurangi dampak lingkungan yang terjadi dalam pembangunan IKN seperti AMDAL, KLHS, koridor, dan sederet kajian lainnya.
Setelah dipetakan, Wiratno selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK mengungkap, jika berdasarkan kajian Population and Habitat Viability Analysis (PHVA) ada 17 lanskap yang menjadi habitat alami orangutan.
Adapun 17 lanskap yang dimaksud yakni lanskap Beratus, Sungai Wain, TN Kutai-Bontang, Belayan-Senyiur, Wehea-Lesan, Sangkulirang, Tabin, Area Hutan Tengah, Kinabatangan Rendah, Kinabatangan Utara, Ulu Kalumpang, Crocker, Lingkabau, Bonggaya, Ulu Tungud, Trus madi, dan Sepilok.
Ke-17 lanskap tersebut dipastikan berada di luar kawasan dan tidak terpengaruh dengan pembangunan kawasan IKN, bahkan KLHK juga mengidentifikasi jika total jumlah orangutan yang hidup di lanskap tersebut ada sebanyak 14.540 individu.
2. Antisipasi penjaga kawasan
Masih merujuk pada data 17 lanskap, Wiratno juga memaparkan mengenai bagian mana yang memiliki akses paling dekat ke zona IKN. Menurut penuturannya, orangutan di lanskap yang dimaksud merupakan individu dari hasil pelepasliaran setelah direhabilitasi
“Orangutan terdekat dengan IKN hanya di lanskap Sungai Wain. Orangutan yang terdapat di areal Sungai Wain adalah orangutan hasil rehabiltasi,” paparnya.
Di samping itu, pihak KLHK juga sudah memperkirakan jika sewaktu-waktu terdapat sejumlah individu orangutan yang memasuki kawasan atau zona IKN. Sebagai langkah pencegahan, berbagai upaya antisipatif bersama sejumlah pihak terkait sudah dipersipakan.
Adapun upaya yang dimaksud yakni dengan membangun koridor satwa liar, memulihkan ekosistem untuk memperbanyak kluster habitat satwa terutama di lahan bekas tambang, dan melakukan mobilisasi Wildlife Respon Unit (WRU).
Lain itu, KLHK juga akan membentuk operasional call center untuk menerima laporan masyarakat, agar dapat dilakukan respon cepat tanggap apabila ditemukan orangutan yang keluar dari habitatnya.
3. Lahan IKN yang sebenarnya
Dalam keterangan yang sama, dijelaskan juga bahwa wilayah yang ditetapkan untuk menjadi pusat lokasi IKN pasalnya adalah lahan bekas kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang sudah bukan merupakan hutan primer lagi.
Selain itu, dalam pembangunan kawasan juga memperhatikan basis sumber daya alam hayati. Artinya, master plan pembangunan telah memperhatikan sebaran data keanekaragaman hayati dari vegetasi, spesies, bahkan genetik, serta mempertimbangkan sebaran satwa, dan menjamin satwa liar tetap lestari di habitatnya.
Upaya untuk mendapatkan data yang komprehensif dan analiltis dilakukan melalui survey biodiversity secara menyeluruh sehingga menjadi baseline data yang memadai untuk pembangunan IKN
“Pembangunan IKN menerapkan konsep Green Infrastructure, sesuai dengan instruksi Presiden,” pungkas Wiratno.
Foto:
- Simonsiregar/Wikimedia Commons
- Pexels (Brett Jordan & David Atkins)
- Kementerian PUPR
