Mengenal 3 jenis perdagangan karbon yang berlaku saat ini

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
TR Stok/Shutterstock

Upaya menyikapi ancaman karbon terhadap situasi perubahan bahkan krisis iklim bukan lagi menjadi hal yang asing dalam dunia internasional. Sejak pertama kali disadari bahwa karbon yang terbentuk atas berbagai kegiatan industri nyatanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, sejumlah pihak dari berbagai belahan dunia akhirnya mulai mengambil langkah penindakan.

Jika dijabarkan secara sederhana, langkah penindakan yang dimaksud adalah dengan membuat kesepakatan mengenai batas kebijakan karbon maksimal yang boleh dihasilkan oleh para pelaku industri.

Kebebasan mencemari udara yang tadinya diperoleh secara cuma-cuma, pada akhirnya hanya bisa dilakukan jika pelaku industri terkait sudah memiliki surat berharga dalam bentuk sertifikat izin emisi atau kredit karbon, yang pada dasarnya sudah dibagikan secara merata.

Namun, tak dimungkiri jika setiap industri pasti memiliki porsi dan sistem sendiri dalam menjalankan operasionalnya masing-masing. Sehingga jika dicermati, pasti ada industri yang menghasilkan karbon lebih dari kredit yang telah diberikan.

Gambaran tersebut yang sebenarnya juga terjadi pada situasi sejumlah negara. Di beberapa kondisi, ada beberapa negara yang maju dalam hal industri namun pada saat bersamaan memiliki peran sebagai penyumbang karbon terbesar, misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

  Pada 2030, polusi sampah plastik diramalkan naik 2 kali lipat

Di sisi lain, ada negara yang tidak ikut andil dalam hal industri, namun dikenal memiliki wilayah yang berperan sebagai penyeimbang alam berkat masih adanya kawasan hutan yang dapat menyerap jumlah karbon di muka bumi. Biasanya, kondisi ini dimiliki oleh negara-negara yang berada di tingkat berkembang atau menengah, salah satunya Indonesia.

Penjabaran kondisi di atas yang pada akhirnya memunculkan skema atau sistem perdagangan karbon, dan belakangan ini mulai dipandang sebagai sesuatu yang banyak menarik perhatian tidak hanya dari segi lingkungan, melainkan juga perekonomian negara yang terlibat dalam prosesnya.

Hingga saat ini,  setidaknya ada tiga jenis perdagangan karbon yang berlaku dan banyak digunakan antara industri atau oleh sejumlah negara. Apa saja jenis dan bagaimana skema yang berjalan? Berikut detailnya.

1. Cap and trade

Jenis pertama ini yang paling lazim disebut sebagai skema jual beli surat berharga karbon. Gambaran kondisinya pun sama seperti yang telah sedikit dijelaskan, pelaku industri yang menghasilkan emisi karbon lebih dari batas kredit yang dimiliki berada dalam status offset.

Pada beberapa negara tertentu, penindakan ada yang dilakukan dengan sistem pajak, namun kebanyakan menggunakan cara lain yakni membeli atau menambah sisa kredit emisi yang dibutuhkan kepada pelaku industri lain yang menghasilkan emisi lebih rendah.

  Iduladha tanpa kantong plastik, apa pembungkus alternatif daging kurban?

Meski tidak sebanyak negara-negara maju, kenyataannya di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang dikenal sebagai lokasi atau pusat kawasan industri. Berangkat dari hal tersebut, sekitar akhir 2021 lalu muncul kabar jika pemerintah juga akan ikut memberlakukan kebijakan cap and trade.

2. Clean and development mechanism (CDM)

Perdagangan karbon dalam bentuk pembelian kredit tentu tidak akan bisa berjalan, jika dalam satu negara semua industri yang ada ternyata mengalami permasalahan offset karbon yang serupa, otomatis tidak akan ada sisa kredit milik pelaku industri lain yang bisa dibeli.

Menjawab situasi tersebut, muncul skema perdagangan karbon lainnya yakni berupa investasi pembangunan infrastruktur EBT atau proyek ramah lingkungan. Dalam hal ini, proyek yang dimaksud biasanya terealisasi dalam bentuk pembangunan PLTS di Tiongkok, dan PLTB di India bahkan Indonesia.

Nantinya, pelaku industri yang memilih skema tersebut akan mendapatkan penggantian sertifikat emisi tambahan untuk menambal offset karbon.

3. REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, adalah skema perdagangan karbon lainnya yang berjalan bukan dengan investasi berupa proyek ramah lingkungan, melainkan menjaga kelestarian alam atau dalam hal ini hutan yang memiliki peran besar sebagai penyerap karbon.

  Benarkah Berang-berang berperan dalam menekan perubahan iklim?

Sama halnya seperti CDM, pelaku industri yang memilik skema ini juga akan mendapatkan tambahan kredit karbon. Menariknya, Indonesia merupakan negara dengan lokasi kawasan konservasi REDD+ terbesar di dunia.

Bisa diduga, kawasan yang dimaksud berlokasi di wilayah yang selama menjadi pusat perhatian dunia akan perannya, dan tak dimungkiri juga terkenal akan berbagai kontroversi lingkungan yang meliputi, di mana lagi jika bukan Pulau Kalimantan.

Seperti apa kawasan konservasi REDD+ di tanah air, dan bagaimana riwayat perdagangan karbon REDD+ di Indonesia yang selama ini berjalan? Penjelasan lengkap akan dimuat dalam artikel Bahadur berikutnya.

Foto:

  • TR Stok/Shutterstock
  • Canadian Canola Growers Association
  • theindianwire.com
  • DesmogUK

Artikel Terkait

Artikel Lainnya