Reklamasi bekas tambang di Indonesia (2022)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Danau Reklamasi bekas tambang batu kapur dan tanah liat di Sulawesi Selatan (M Taqiyuddin Fanani/Flickr)

Reklamasi merupakan salah satu bagian penting yang wajib dilakukan dalam kegiatan atau usaha pertambangan. Bagian ini berperan sebagai upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya.

Di samping dampak ekonomi, pada dasarnya pertambangan sendiri merupakan aktivitas yang harus diakui memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Yakni berupa hilangnya flora dan fauna, akibat menurun dan hilangnya kualitas serta produktivitas lahan tanah yang merupakan habitat mereka.

Karena itu, upaya reklamasi sangat penting untuk kembali menghidupkan ekosistem yang ada. Beruntungnya dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut (2018-2021), catatan luas lahan bekas tambang yang tereklamasi terus mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Lebih detail, pada tahun 2018 tercatat ada seluas 6.950 hektare lahan tambang yang berhasil tereklamasi. Angka tersebut kemudian meningkat sebesar 28 persen pada tahun 2019, menjadi sebanyak 8.926 hektare.

Meski kecil namun di tahun berikutnya (2020), pertumbuhan lahan yang tereklamasi juga bertambah sebesar 9 persen, atau menjadi 9.730 hektare. Sayangnya di tahun 2021, persentase lahan bekas tambang yang tereklamasi turun sebesar 12 persen, atau hanya sekitar 8.539 hektare saja.

  Persentase anggaran APBD Provinsi untuk lingkungan hidup (2021)

Meski begitu, angka tersebut sejatinya tetap melampaui target reklamasi yang ditetapkan pemerintah, yang berada di angka 7.050 hektare.

Luasan reklamasi bekas tambang

Sumber: Dirjen mineral dan batu bara (2022)

Artikel Terkait

Artikel Lainnya